Desain Baru Cuti dan Pemberhentian PNS

Cuti dan Pemberhentian PNS

Pemerintah mengakomodir usulan dan masukan pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda) terkait cuti dan pemberhentian PNS. Cuti dan pemberhentian PNS  selama ini terkadang sulit untuk diimplementasikan, terutama di pemda. Untuk itu, pemerintah membuat desain baru terkait cuti dan pemberhentian PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, demikian situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Membaca berita itu, segera meluncur ke laman unduhan untuk mengunduh peraturan pemerintah tersebut. Kedua peraturan pemerintah tersebut, baik nomor 20 Tahun 2020 maupun PP No 11/2017 yang telah diubah pun terunduh sudah. Hal pertama yang dicermati adalah peraturan tentang cuti bagi pegawai negeri sipil.

Menurut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto, pada prinsipnya cuti PNS ada tujuh jenis, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Hal yang menarik pada PP No 20/2020 adalah adanya aturan bahwa PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan. Di aturan sebelumnya (PP No. 11/2017), guru dan dosen tidak mendapatkan jatah cuti tahunan.

Cuti Tahunan bagi Guru

PP No 11/2017
Pasal  315
PNS  yang menduduki Jabatan  guru  pada sekolah  dan Jabatan  dosen  pada  perguruan  tinggi yang  mendapat liburan  menurut  peraturan  perundang-undangan, disamakan  dengan  PNS  yang telah menggunakan hak cuti  tahunan.

Pada PP No 17/2020 pasal tersebut diubah sehingga berbunyi:

Pasal  315
PNS  yang  menduduki  Jabatan  guru  pada  sekolah dan  Jabatan  dosen  pada  perguruan  tinggi  yang mendapat  liburan  menurut peraturan  perundang-undangan, berhak mendapatkan  cuti  tahunan.

Namun demikian, aturan cuti yang masih berlaku adalah Perka (Peraturan Kepala) BKN Nomor 24/2017. Pada peraturan tersebut, huruf Romawi tiga tentang Tata Cara  Permintaan dan Pemberian  Cuti, huruf A tentang Cuti Tahunan, nomor 15 berbunyi:

PNS  yang menduduki  jabatan  guru  pada  sekolah dan jabatan dosen  pada perguruan tinggi yang  mendapat  liburan  menurut peraturan  perundang-undangan,  disamakan  dengan  PNS yang telah  menggunakan  hak  cuti  tahunan.
Mari kita tunggu peraturan BKN yang mengatur cuti tahunan bagi PNS yang menduduki jabatan guru dan jabatan dosen.

Pemberhentian PNS

Selanjutnya, perihal pemberhentian PNS. Terdapat tiga pokok perubahan yang diatur dalam PP No. 17/2020.

Pertama, pemberhentian PNS tidak dengan hormat. Pemberhentian PNS tidak dengan hormat dilakukan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Frasa ‘pidana umum’ pada PP No. 11/2017 (pasal 250 huruf b) dihilangkan.

Kedua, PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. PNS yang melanggar kewajiban tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (Lihat PP No 17/2020 pasal 254 ayat (4)). Pada aturan sebelumnya, PNS yang tidak mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat (Lihat PP No 11/2017 pasal 254 ayat (4)).

Ketiga, PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dilakukan pemberhentian sementara yang berlaku sejak PNS ditahan.

Bunyi PP No 11/2017 pasal 280 berbunyi “Pemberhentian  sementara  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  276  huruf  c  berlaku  akhir  bulan  sejak PNS  ditahan” diubah pada PP No 17/2020 pasal 280 sehingga berbunyi “Pemberhentian sementara  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  276  huruf  c  berlaku  sejak  PNS  ditahan.”

Demikian sekilas manjemen Pegawai Negeri Sipil terkait desain baru cuti dan pemberhentian PNS. Pembaca yang ingin menelisik lebih lanjut silakan unduh kedua peraturan pemerintah tersebut yang saya sematkan link unduhannya pada bagian bawah tulisan.

Tugumulyo Musi Rawas, 02 Agustus 2020

Sumber tulisan:
https://menpan.go.id/

PP Nomor  17  Tahun  2O2O unduh
PP Nomor  11  Tahun  2017 unduh

 

Susanto

Pendidik, Ayah 4 Orang Anak, Blogger, Penikmat Musik Keroncong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *