Ini yang Harus Disiapkan Sekolah Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2021

Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan (Mendikbud)

Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Pengumuman tersebut disiarkan secara langsung melalui akun youtube Kemdikbud RI.

Gambar: Kemdikbud

Pemerintah pun secara resmi mengeluarkan Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 368/sipres/A6/XI/2020 yang intinya Pemerintah Daerah Diberikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka.

Pada siaran pers yang dirilis pada tanggal 20 November tersebut, Pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Oleh karena itu, penentuan izin pembelajaran tatap muka mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021 diberikan kepada mereka.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah sejatinya respon pemerintah pusat kepada daerah. Menurut Mendikbud keputusan pemerintah pusat tersebut merupakan permintaan daerah.

“Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Mendikbud.

Menurut Mendikbud, kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang.

Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan Kepala Daerah dalam Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka. Hal-hal tersebut adalah:

  1. Risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya.
  2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
  3. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar
    periksa.
  4. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah.
  5. Kondisi psikososial peserta didik.
  6. Kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah,
  7. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan,
  8. Tempat tinggal warga satuan pendidikan,
  9. Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan pemberian izin pembelajaran tatap muka, menurut Mendikbud orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. mendikbud pun dalam paparan lisannya menekankan bahwa pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan bukan diwajibkan (menit ke 38:03, siaran langsung pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19).

Kesiapan Sekolah

Pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Apa saja yang harus disediakan sekolah sesuai daftar periksa tersebut?

Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan

Ketersediaan sarana sanitas dan kebersihan meliputi ketersediaan toilet bersih, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), dan desinfektan. Masing-masing disertai dengan upload verifikasi atau dokumentasi yang mendukung ketersediaan tersebut.

Ketersediaan fasilitas kesehatan

Sekolah mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya, memiliki kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu, dan memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh). Ketiga unsur ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut juga disertai dengan upload verifikasi atau dokumentasi yang mendukung.

Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan

Sekolah memiliki data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol, memiliki data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, dan memiliki data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Sebagaimana dua hal sebelumnya, data disertai dengan upload verifikasi atau dokumentasi yang mendukung.

Terakhir, sekolah mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Untuk ini sekolah melakukan pertemuan terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Protokol Kesehatan di Setiap Jenjang Sekolah

Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat. Kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah
menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

Jumlah siswa dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 peserta didik
per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 peserta didik/kelas. Pada jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 peserta didik/kelas. Jadwal pembelajaran yang terdiri dari jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Perilaku hidup bersih dan sehat sebagai perilaku wajib yang harus diterapkan seperti menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin harus senantiasa diperhatikan.

Sekolah memastikan kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Peserta didik dan warga sekolah lainnya tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Ekstrakurikuler, Kantin Sekolah, dan Kegiatan Lainnya

Hal berikutnya yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi dua bulan pertama tidak boleh dilakukan.
Setelah masa transisi selesai, kegiatan boleh dilakukan. Kegiatan yang menggunakan peralatan
bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya tetap tidak boleh dilakukan.

Kantin sebagai penyedia kudapan bagi siswa di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka. namun demikian Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Sementara itu, kegiatan lain selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan pertama. Setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan. Sementara itu, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan boleh dilakukan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

Peran Guru dan Orang Tua

Orang tua yang mengizinkan putera-puterinya mengikuti pembelajaran tatapmuka orang tua tetap diharapkan partisipasi aktif dalam menunjang kelancaran kegiatan proses belajar mengajar. Mereka tetap diharapkan membangun komunikasi dengan sekolah. Grup-grup belajar yang dibeuat pada masa belajar dari rumah atau pada masa pembelajaran jarak jauh tetap ditingkat kefektifannya.

Guru yang selama delapan bulan lebih melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai pengalamannya terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif. Pemanfaatan gawai untuk pembelajaran jarak jauh dapat ditingkatkan pemanfaatannya untuk menunjang pembelajaran tatap muka.

#Day19NovAISEIWritingChallenge

Sumber tulisan ada di sini:

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka

Link unduhan dari situs kemdikbud sebagai berikut:
Siaran Pers -SKB Empat Menteri – 20 November 2020.
Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020-2021
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=chDr3xLt47s&t=24s

Susanto

Pendidik, Ayah 4 Orang Anak, Blogger, Penikmat Musik Keroncong.

3 thoughts on “Ini yang Harus Disiapkan Sekolah Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2021

  • 22/11/2020 at 10:50
    Permalink

    Beberapa pihak memandang bahwa Kemendikbud seakan “menyerahkan” tanggung jawab kepada pihak pemda, ya Pak. Padahal, masalah pandemi tidak sesimpel itu. Hehehe
    Terima kasih untuk tip butir-butir persiapan yang perlu dilaksanakan jelang 2021 Pak. Salam

    Reply
  • 22/11/2020 at 10:23
    Permalink

    Terimakasih infonya Pk D

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *