Rilis Dapodik Versi 2025
Kamis, 18 Juli 2024, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar webinar series bertajuk Rilis Dapodik Versi 2025. Menghadirkan dua pembicara utama, yakni Nandana A. Bhaswara, Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Pembicara lainnya yaitu Aswin Wihdiyanto, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pembicara pertama menjelaskan berbagai hal tentang Dapodik (Data Pokok Pendidikan), bahwa Dapodik merupakan sistem pendataan dan berperan penting dalam menentukan kebijakan pendidikan nasional.
Dapodik juga sebagai sumber data utama untuk berbagai intervensi kebijakan Pendidikan pun layanan lintas kementerian/Lembaga.
Berbagai intervensi Pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek, di antaranya:
PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), SNPB (Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru), BOS (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), Tunjangan Guru, PIP (Program Indonesia Pintar, dan DAK Fisik Pendidikan.
Pengelolaan Dapodik diintegrasikan dalam Satu Data Pendidikan agar lebih efektif, berkualitas, dan bermanfaat.
Data-data Kemendikbudristek yang terkumpul dalam Portal Data di antaranya: Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, Kampus Merdeka, Akun Belajar.id, Arkas, dan Siplah.
Dapodik juga terintegrasi dengan PDDikti dan EMIS (Education Management Information System).
Sedemikian pentingnya Dapodik karena tersambung dan terintegrasi perlu dilakukan pembaruan. Pembaruan tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan data yang akurat dan mutakhir.
Data yang akurat dan mutakhir dibutuhkan untuk keperluan cut off intervensi Pendidikan.
Bagaimana Kualitas Data Pokok Pendidikan Kita?
Dapodik melaporkan bahwa pada semester 2023/2024 Genap terdapat lebih kurang 400.000 sekolah, 50 juta siswa, 4 juta PTK, dan 2 juta Rombel (Rombongan Belajar).
Menurut Nandana, masih ditemukan isu kualitas Data Dapodik, seperti data anomali pada data satuan Pendidikan.
Ditengarai ada lebih kurang empat ribu satuan Pendidikan belum update data bantuan rehabilitasi. Lebih kurang 21 ribu satuan Pendidikan belum input bantuan pembangunan ke dalam Dapodik.
Selain itu diberitakan juga beberapa masalah dalam penginputan yang tidak sesuai kondisi lapangan: menggelembungkan jumlah murid untuk mendapatkan anggaran lebih, sekolah tidak kooperatif dalam melaporkan data siswa disabilitas, dan ada sekolah yang disebut melakukan manipulasi data, data siswa berkebutuhan khusus belum akurat.
Oleh karena itu, imbuh Nandana, perlu melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal Dapodik.
Pemerintah sudah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor Manual.1515/C/DS.00.03/2024 tentang Pemutakhiran dan Peningkatan Kualitas Data Pokok Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025.
Dalam surat intu pemerintah menginformasikan Rilis Dapodik versi 2025 untuk data pendidikan tahun ajaran
2024/2024, cut off BOSP, dan Indeks Kualitas Dapodik untuk Pemerintah Daerah.
Mengutip surat edaran Dirjen PAUD, Dikdas, Dikmen tersebut, Aplikasi Dapodik versi 2025, formulir cetak, dan panduan dapat diunduh pada laman https://dapo.kemdikbud.go.id.
Sahabat pembelajar yang tidak empat mengikuti Webinar, berikut Admin lampirkan materi yang dpat diunduh dan dicetak untuk dapat dipelajari selanjutnya.
